Friday, 10 April 2015

Peran dan Fungsi Masyarakat dalam Penyediaan Air Bersih

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan, peran serta atau berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi menurut Britha (2003) adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.
Peran serta masyarakat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut, maka semakin meningkat peran sertanya dalam kegiatan pembangunan, terutama kegiatan pembangunan di lingkungan tempat tinggal mereka.
Adapun proses terjadinya partisipasi tergantung pada (1) partisipasi berasal dari atas atau dari bawah, (2) dorongan keikutsertaan lebih merupakan sukarela atau paksaan, (3) struktur, (4) saluran partisipasi dapat melalui individu atau kolektif, atau dapat secara langsung atau tidak langsung, (5) lamanya, (6) jangkauan partisipasi, (7) wewenang, yaitu seberapa besar kapasitas seseorang untuk mencapai hasil dari keterlibatan mereka dalam proses pembangunan tersebut.

2.2.1           Bentuk Partisipasi Masyarakat
Bentuk partisipasi masyarakat pada poroses pembangunan yang umumnya ditemui adalah :
1.        Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu peran serta yang dilakukan pada tahap suatu kegiatan sedang direncanakan, dipersiapkan serta penetapan segala ketentuan yang akan dipakai nantinya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
2.       Partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan rencana, yaitu peran masyarakat ketika rencana itu sedang berjalan.
3.       Partisipasi dalam menikmati hasil, adalah masyarakat yang menikmati hasil dari suatu kegiatan.
4.      Partisipasi dalam evaluasi, yaitu peran serta masyarakat dalam memberikan umpan balik setelah pelaksanaan pembangunan selesai.

2.2.2          Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dimana konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat people centered, partisipatif, empowering, dan sustainable (Chambers dalam Ardiyanto 2005). Konsep empowerment (pemberdayaan) muncul karena adanya kondisi kegagalan dan harapan. Kegagalan tersebut merupakan bentuk gagalnya model-model pembangunan dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan lingkungan berkelanjutan, sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.
Konsep pemberdayaan masyarakat ini berangkat dari adanya pemikiran tentang pembangunan masyarakat (community development) yang mendefenisikan pembangunan masyarakat. Sebagai usaha-usaha yang terorganisir yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan memperdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri (Dunham, 1958:3).
Sementara menurut Slamet (1993:4-5) pembangunan masyarakat dapat diartikan sebagai proses-proses dimana usaha-usaha dari orang-orang itu sendiri disatukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat, menyatukan masyarakat-masyarakat itu kedalam kehidupan bangsa, dan memungkin masyarakat itu menyumbangkan secara penuh bagi kemajuan nasional.
Dari definisi-defenisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa didalam pembangunan masyarakat terdapat upaya-upaya pelibatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk meringankan beban pemerintah melayani masyarakat. Penjabarannya dapat dilakukan melalui suatu wadah organisasi yang bersifat formal maupun informal, yang dibentuk oleh masyarakat sendiri.
Masyarakat yang dalam hal ini berperan sebagai aktor utama, seharusnya terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Dalam mengupayakan keterlibatan masyarakat secara katif dalam pembanguan masyarakat, maka terlebih dahulu perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan pemberdayaan atau kemampuan yang dibutuhkannya, masyarakat dapat dilibatkan atau melibatkan diri dalam proses pembangunan. Didalam porses pelibatan masyarakat, disamping didahului oleh proses pemberdayaan, juga didukung oleh lingkungan yang mendukungnya (Wahyono, 2003).
Pengertian pemberdayaan atau disebut juga dengan istilah empowerment yaitu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Penekanannya adalah terwujudnya masyarakat local yang mandiri sebagai suatu system yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemerdayaan yang demikian diharapkan dapat memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Moejarto, 1996;62). Lebih jauh lagi Pranarka dan Moeljarto (1996:56) menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya bersifat individual (individual self empowerment) tetapi juga bersifat kolektif (collective self empowerment) dan semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan memposisikan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Hasil yang diharapkan dari upaya pemberdayaan ini adalah munculnya kemampuan dan kemauan masyarakat untuk dapat berperanserta/ partisipasi sebagai subjek dan objek pembangunan.
Friedman (1992) menjelaskan bahwa pendekatan pemberdayaan yang menjadi tulang punggung pembangunan alternatif menekankan pada pemberdayaan rumah tangga. Dengan demikian pemberdayaan dapat dilihat dari sisi pentahapannya adalah sebagai berikut (Sastrosasmita, 1998 dalam Ardiyanto, 2005) :
1.        Pemberdayaan individu, meliputi : waktu, pemberdayaan psikologis, dan pemberdayaan usaha ekonomi.
2.       Pemberdayaan institusi.
3.       Pemberdayaan politik.
Pemberdayaan masyarakat adalah iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), upaya memperkuat potensi masyarakat (empowering), dan perlindungan. Oleh karena itu pemberdayaan hendaknya memperhatikan dua aspek (Sastrosasmita dalam Ardiyanto, 2005) :
1.        Aspek spasial, yang diartikan sebagai territory based identity.
2.       Institusi dan aspek produksi, yang diartikan sebagai hasil interaksi antar individu dan atau antar kelompok atau kepentingan.
Indikator yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya proses perubahan struktur yang terjadi secara alamiah. Proses ini dapat terjadi jika peningkatan kemampuan lokal signifikan dengan peningkatan kesejahteraan yang memadai secara lestari yang ditandai dengan peningkatan akumulasi modal di tingkat lokal tersebut.

2.2.3          Keberdayaan Masyarakat
Konsep keberdayaan berbeda dengan konsep pemberdayaan yang cenderung mengandalkan faktor eksternal sebagai penggeraknya, keberdayaan masyarakat lebih merupakan kekuatan atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dan tumbuh dari masyarakat sendiri, meskipun demikian keberdayaan tersebut dapat pula terwujud karena program pemberdayaan.
Esensi keberdayaan masyarakat dijelaskan oleh ILO, 1977 (Ardiyanto, 2005) yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar yang terdiri dari :
1.        Kebutuhan konsumsi rumah tangga minimum yang meliputi: makanan, pakaian, rumah dan bahan pokok.
2.       Layanan konsumsi kolektif yang meliputi: air minum, sanitasi, listrik, sarana kesehatan, dan pendidikan.
3.       Partisipasi dlam penyusunan/ pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan.
4.      Hak Asasi Manusia (HAM)
5.       Lapangan pekerjaan.
Keberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat dengan keberdayaan yang tinggi adalah masyarakat yang sebagian anggotanya sehat secara fisik dan mental, terdidik dan kuat, dan meiliki nilai-nilai intrinsik yang juga menjadi sumber keberdayaan seperti kekeluargaan dan kegotongroyongan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat mampu bertahan (surviove) dan dalam pengertian yang dinamis adalah mampu mengembangkan diri dan mencapai tujuan.
Konteks pengelolaan berbasis masyarakat berkaitan dengan argument yang dikemukan oleh Korten (1986) yang mengembangkan skema pembangunan berbasis komunitas (community based development). Pembangunan berbasis komunitas (community based development) didasari oleh asumsi bahwa komunitas adalah satu kesatuan masyarakat yang hidup disatu lokasi yang memiliki kemampuan mengatur dirinya (self sustaining) (Chandra, 2003: 6). Dengan demikian hal itu menunjukan bahwa mereka telah mampu berswadaya (self help) sekaligus pencerminan bahwa masyarakat telah memiliki kemandirian (Selfreliance) untuk mengarahkan asset-aset yang ada untuk memenuhi kebutuhan mereka, tanpa tergantung lagi dengan pihak lain khususnya pemerintah. Untuk dapat mengembangkan kemandirian tersebut dibutuhkan partisipasi dari masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan air bersih.
Seiring dengan berkembangnya paradigma desentralisasi saat ini, maka porsi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan semakin besar. Masyarakat bukan lagi hanya berperan sebagai objek, tetapi juga menjadi pelaku pembangunan itu sendiri. Peran masyarakat ini penting, untuk dapat melayani penyediaan kebutuhannya secara mandiri sekaligus membantu pemerintah melayani masyarakat. Yang ingin dicapai dari proses pelibatan masyarakat tersebut adalah suatu masyarakat yang mandiri, yang tercermin dari tumbuhnya keswadayaan (self-help) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, serta kemampuan/keberdayaan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam mewujudkan pembangunan masyarakat dapat dugunakan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi.

2.2.4         Penyediaan Air Bersih oleh Komunitas
·         Pola Pendekatan
Penyediaan air bersih yang dilakukan oleh masyarakat ini dilakukan dengan pola pendekatan TRIBINA (Parahita, 2005) yaitu :
1.        Bina Manusia
Unsur ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menyiapkan masyarakat setempat, dengan metode yang digunakan adalah :
1.        Informasi, yaitu upaya penyampaian informasi kepada masyarakat di lokasi setempat mengenai aspek teknis dan non teknis yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana air bersih;
2.       Komunikasi, yaitu upaya untuk menciptakan dialog di kalangan masyarakat setempat yang bersifat dua arah sehingga masyarakat mau dan mampu mengenali kebutuhan serta menangani permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan upaya masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi diri sendiri maupun bagi keluarganya dan lingkungannya;
3.       Edukasi, merupakan upaya yang dilakukan agar masyarakat mampu untuk mengelola prasarana dan sarana air bersih di lingkungannya baik secara teknis maupun non teknis sehingga terjadi keberlanjutan penyediaan air bersih di lingkungannya.
2.       Bina Lingkungan
Unsur ini merupakan upaya bagi masyarakat untuk menemukenali kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya sebagai individu, kepala keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melakukan Survei Kampung Sendiri (SKS) atau Mawas Diri yang antara lain mencakup aspek : a) sosial budaya; b) ekonomi; c) teknis; d) lingkungan; e) hukum; f) kelembagaan; g) dan aspek lain yang terkait.
3.       Bina Usaha
Unsur ini merupakan upaya bagi masyarakat untuk belajar membentuk kelompok swadaya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan pula agar masyarakat mampu mengelola organisasi/lembaga yang dibentuk baik secara manajemen, keuangan, hukum, maupun aspek lain yang diperlukan bagi suatu lembaga yang mengelola prasarana dan sarana air bersih di lingkungannya.
·         Metode Pelaksanaan
Penyediaan air bersih oleh komunitas ini menggunakan konsep Advocacy dan Communications. Konsep yang dikembangkan oleh McKee (1992) tersebut merupakan pendekatan yang didasarkan pada people-based dan people driven. Konsep advokasi sendiri merupakan upaya penyampaian pesan untuk memperoleh kesepakatan dari unsur-unsur masyarakat sekaligus menyiapkan masyarakat (society) untuk masalah tertentu melalui penyampaian pesan ke berbagai media komunikasi baik perorangan maupun non perorangan atau media (Parahita, 2005). Hal ini termasuk adanya proses penyusunan dan pembentukan organisasi/lembaga dengan berbagai pelaku (stakeholders). Adapun tujuan utama dari konsep ini antara lain untuk meningkatkan kemampuan civil society, masyarakat grass roots, dan organisasi di dalam bertindak untuk melakukan perubahan.
·         Mekanisme Pelaksanaan
Mekanisme pelaksanaan dalam penyediaan air bersih oleh komunitas adalah (Parahita, 2005) :
1.        Penyiapan Masyarakat
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan sosialisasi mengenai penyediaan air bersih, yang dilakukan terdiri atas dua tahap yaitu: pertama, yaitu sosialisasi yang dilakukan kepada unsur-unsur yang terdapat di lingkungan masyarakat setempat seperti: tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan), aparat pemerintah lokal/ setempat, pemuda/ pemudi, serta unsur lain yang terdapat di lingkungannya yang diharapkan mau dan mampu memotivasi masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas hidup khususnya di dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi diri dan keluarganya. Pada tahap ini nantinya akan terpilih tenaga motivator bagi masyarakat di lingkungannya sendiri; kedua, yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tenaga motivator kepada masyarakat setempat agar masyarakat mau dan mampu menemukenali kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya sekaligus mencari upaya penanganannya.
2.       Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat
Pada tahap ini, masyarakat membentuk organisasi baik yang akan melakukan pembangunan maupun pengelolaan prasarana dan sarana air bersih, dengan cara merumuskan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang diperlukan termasuk struktur organisasi serta tanggung jawab individu yang terdapat dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi tersebut diharapkan dapat pula menampung masyarakat lingkungan setempat sebagai pemegang saham organisasi tersebut.
3.       Perencanaan Teknis Bidang Air Bersih
Pada tahap ini, Masyarakat bersama dengan organisasi yang telah dibentuk merencanakan aspek teknis antara lain meliputi :
a.       Sumber air baku;
·         Kebutuhan akan air bersih dan luas daerah pelayanan;
·         Teknologi tepat guna yang akan digunakan untuk instalasi pengolahan air;
·         Jaringan distribusi yang akan digunakan; dan
·         Elemen lain yang diperlukan dalam perencanaan teknis ini.
b.      Perencanaan Pengel0laan Prasarana dan Sarana Air Bersih
Masyarakat bersama dengan organisasi yang terbentuk merencanakan bagaimana mengelola prasarana dan sarana air bersih baik dari segi manajemen, pendanaan.
c.       Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih
Masyarakat bersama dengan organisasi yang terbentuk akan melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana air bersih. Selain itu, masyarakat dan organisasi yang terbentuk juga merumuskan mekanisme untuk monitoring pelaksanaan pembangunan, mekanisme serah terima apabila pembangunan telah selesai dilakukan, serta mekanisme pengoperasian dari prasarana dan sarana air bersih yang dibangun.
·         Mekanisme Pelaksanaan
Dalam mekanisme pendanaan ini perlu dirumuskan kontribusi masing-masing pihak di dalam penyediaan air bersih oleh komunitas baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain (Parahita, 2005). Adapun mekanisme pendanaan ini juga perlu memasukan kontribusi :
1.        Masyarakat setempat;
2.       Pemerintah Pusat/Daerah/Lokal;
3.       PDAM atau badan pengelola air lainnya;
4.      Pihak swasta, khususnya yang berada di lingkungan itu;
5.       Pihak perguruan tinggi;
6.      Dan pihak lain.

Sumber :

Wirdanaf. 2006. “Kapasitas Masyarakat Keluaran Sungai Jang Kota Tanjungpinang Dalam Alternatif Penyediaan Air Bersih”, Tesis Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang

Review Jurnal "In Defense of the Modern Plantation : Interpretations on Brazilian Amazon Cultivation Methods from 1840 to 1880"

Zaman keemasan wilayah Brasil Utara dimulai dalam kurun waktu tahun 1840 sampai 1880 yang ditandai dengan tingginya produksi sektor pertanian, sehingga perkembangan ekonomi daerah pada saat itu sangat pesat. Gubernur Amazon, Angelo Thomaz do Amaral mengatakan bahwa tidak adanya perkebunan yang terorganisir di daerah, banyak orang yang hanya mengeruk hasil hutan sebagai bahan makanan yang tidak peduli sumberdaya tersebut semakin menipis, belum lagi bahaya iklim dan penyakit sering mengintai mereka yang keluar masuk hutan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Muncullah inisiatif tentang sebuah sistem pertanian baru yang dikenal dengan pertanian modern. Modernisasi pertanian tidak hanya masalah memperkenalkan metode budidaya baru, namun juga mengubah cara pikir serta kebiasaan petani. Dengan mengidentifikasi daerah mana saja yang sangat berpotensi untuk digarap menjadi lahan budidaya sehingga apa yang dapat disediakan alam akan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh manusia tanpa merusak ekosistem alam. Hal tersebut dapat dengan mudah dijelaskan kepada masyarakat lokal karena dengan mengembangkan dan menerapkan teknik produksi baru akan dapat meningkatkan pendapatan mereka.
            Keterbelakangan pertanian Amazon secara langsung berhubungan dengan kondisi kehidupan masyarakat setempat, yang dianggap sebagai wilayah terbelakang. Populasi tersebut hidup dalam kondisi yang memprihatinkan tanpa adanya fasilitas paling dasar dalam kehidupan modern. Sebagaian besar permukimaan di pedesaan tersebut tidak memiliki lahan budidaya pertanian. Permasalahannya adalah bagaimana populasi tersebut dapat bertahan hidup dengan kondisi seperti itu. Ternyata orang – orang dalam populasi tersebut berada pada alam yang berlimpah, yang hanya mereka lakukan adalah menunggu sehingga pada waktu musim buah, kemudian memilih dan mengambilnya tanpa ada usaha sama sekali. Sama seperti burung dan binatang liar yang dapat menemukan apapun yang dibutuhkannya di alam, tanpa mengganggu esok hari (Penna, 1864).
            Fakta yang didapatkan adalah mereka tidak pernah memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang benar – benar dibutuhkan untuk konsumsi mereka sendiri (Bates, 1979). Penduduk di sepanjang Rio Negro yang masih dalam wilayah Amazon sudah sangat puas dengan apa yang disediakan oleh alam. Selain itu apabila muncul kebutuhan lain, maka mereka mengumpulkan kacang kakao, menjual hasil hutan, menangkap ikan atau kura – kura kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang (Ave – Lallemant, 1980). Oleh karena itu, perlu adanya tindakan mengubah perilaku manusia terhadap alam, atau alternatif sebagai hasil upaya kecerdasan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan tidak adanya industri pertanian di Amazon, maka berdampak langsung dengan cara bertahan hidup tanpa perlu transformasi penggunaan ruang alami. Hal tersebut jelas membuat orang Amazon terus menerus bergantung pada alam tanpa ada usaha sama sekali.

            Untuk memecahkan masalah tersebut, diperlukan langkah – langkah untuk menciptakan tenaga kerja. Menyajikan pertanian sebagai kegiatan penting untuk pengembangan masyarakat Amazon. Selama ini yang terjadi di Amazon adalah pemilik tanah atau petani besar benar – benar tidak memiliki ide dan pengetahuan yang memungkinkan untuk  mempertimbangkan penggunaan mesin untuk meningkatkan hasil pertanian. Sedangkan petani kecil, hampir selama setengah tahun menganggur karena pertanian dipandang hanya sebagai sampingan saja dari kerja utama mereka sebagai pengumpul karet dan kenari. Jika mereka bisa diberikan pengetahuan untuk mengembangkan lahan untuk pertanian, maka mereka masih bisa mengumpulkan hasil alami alam dan juga mendapatkan hasil dari pertanian mereka sehingga mereka tidak hanya bekerja selama 6 bulan, melainkan 1 tahun penuh karena dapat menghasilkan dua kali lipat dari apa yang telah mereka lakukan pada saat itu. Namun apabila hanya mengambil hasil alam saja tanpa merawatnya lambat laun akan habis dan disamping mengurangi ekosistem alam juga akan mengurangi pendapatan mereka, maka mereka pun dilatih untuk peduli pada alam dan mengelolanya secara berkelanjutan. 

Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten yang berada di bagian utara Provinsi Jawa Tengah. Merupakan Kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah 42.516 Ha yang terbagi menjadi 9 Kecamatan. Potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Kudus adalah sektor industri dan perdagangan.
            Industri merupakan faktor penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus, sektor ini didominasi oleh industri rokok dan jenang yang menjadi ikon Kabupaten Kudus, kemudian juga terdapat industri elektronik, konveksi dan kertas. Dengan banyaknya industri besar di Kabupaten Kudus, belum termasuk industri menengan dan kecil, sudah mampu menyerap banyak tenaga kerja. Keberadaan Industri rokok tidak dapat dipisahkan dari Kabupaten Kudus yang disebut sebagai Kota Kretek. Industri rokok dimulai sekitar tahun 1909 oleh pengusaha rokok bernama Niti Semito yang memproduksi rokok merek “BAL TIGA”. Industri rokok terbesar di kudus adalah : PT. Djarum, PR. Sukun, PR. Nojorono, dan PR. Jambu Bol yang mampu menyerap sebagian tenaga kerja yang ada. Kemudian jenang, yang merupakan makanan khas Kabupaten Kudus merupakan salah satu industri makanan yang maju pesat dan pemasarannya sampai seluruh Indonesia.
            Potensi lain dari Kabupaten Kudus adalah industri elektronika Polytron yang memproduksi berbagai macam produk elektronik seperti Televisi, Radio Tape, VCD Player [MP3], Lemari Es, Speaker Aktif, dan lain-lain. Produk-produk elektronik Kabupaten Kudus mampu bersaing dipasar international dengan menembus pasar eksport. Negara-negara tujuan eksport meliputi Philipina, dan negara-negara di Timur Tengah. Selain itu juga masih banyak industri besar, seperti PT. Pura Barutama (kertas), PTP. Nusantara IX (BUMN gula), dan lain sebagainya.
            Selain sektor industri yang dimiliki Kabupaten Kudus, ada juga sektor perdagangan yang menopang perekonomian di Kabupaten Kudus. Hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya pasar yang ada. Data dari Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus, pada tahun 2011, terdapat 7 buah pasar daerah, 15 buah pasar desa dan 1 buah pasar hewan. Dimana jumlahnya adalah 23 pasar. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar jika di bandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada, atau rata-rata per kecamatan ada sekitar 2 sampai 3 buah pasar.
            Lapangan pekerjaan mayoritas yang ada di Kabupaten Kudus adalah pegawai industri, buruh industri, serta pedagang. Menjadi mayoritas karena memang penopang perekonomian di Kabupaten Kudus adalah sektor industri dan perdagangan, sehingga 2 sektor tersebut banyak menyerap tenaga kerja lokal hingga sampai tenaga kerja dari luar daerah.
            Faktor yang menghambat lapangan pekerjaan di Kabupaten Kudus adalah Upah Minimum Regional (UMR), pada saat ini UMR di Kabupaten Kudus sebesar Rp. 1.150.000,-, masih dibawah 7 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah. Dengan demikian, banyak penduduk usia kerja dengan SDM yang cukup lebih memilih pergi ke luar daerah dengan upah yang lebih tinggi dari Kabupaten Kudus. Hal tersebut menunjukkan terjadinya leakage atau kebocoroan tenaga kerja. Sebaliknya, banyak tenaga kerja dari luar daerah dengan UMR lebih rendah dari Kabupaten Kudus yang masuk dan bekerja di Kabupaten Kudus. Kemudian masih adanya banyak pedagang informal, seperti PKL ataupun pedagang online yang tidak menyumbang terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kudus.

Fadel Muhammad

A.   Pemerintah Berwawasan Wirausaha
Fadel Muhammad adalah seorang businessman yang pada tahun 2001 terpilih menjadi Gubernur Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2002, Kementerian Dalam Negeri mengucurkan dana 35 milyar untuk mengembangkan Gorontalo sebagai provinsi yang baru. Fadel Muhammad menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan bandara, pelabuhan dan jalan. Karena menurutnya, tanpa fasilitas tersebut, suatu daerah tidak akan bisa berkembang. Ia mempunyai tiga tujuan utama dalam kepemimpinannya, pertama memecahkan masalah infrastruktur dan fasilitas di Gorontalo, kedua membantu meningkatkan produksi pertanian dengan transportasi yang memadai untuk distribusi ke pasar dan pelabuhan. Ketiga, mengakhiri ketergantungan Gorontalo kepada Sulawesi Utara.
Fadel memfokuskan sektor pertanian untuk menjadi basis ekonomi daerah. Dia berharap Gorontalo menjadi provinsi agropolitan dimana memfokuskan pada bidang pertanian dan perikanan serta menjadikan jagung sebagai komoditas utama yang dihasilkan di Gorontalo. Pertimbangannya ada pada ketersediaan lahan yang cukup besar, masyarakat yang sebagian besar adalah petani jagung, dan sumber daya manusia di sektor lain berpendidikan rendah.
Apa saja yang dilakukan oleh Fadel untuk membangun Gorontalo :
·      Bukan tugas yang mudah
Kebijakan Fadel fokus pada pengembangan SDM dan kesejahteraan masyarakat. Hasilnya, pusat kesehatan meningkat dari 33 unit hingga 52 unit. Jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan menurun dari 72% - 26%.
·      Tiga Pondasi
Tiga pondasi utama yang dipegang Fadel adalah peningkatan kualitas SDM dengan pendidikan, menjadikan sektor pertanian sebagai basis ekonomi dengan produksi jagung sebagai hasil utama dan mengembangkan sektor perikanan yang berfungsi untuk pariwisata. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mereka dilatih agar tidak menjadi mangsa para pedagang dan spekulan dengan menjaga agar harga hasil pertanian tidak jatuh dimanipulasi oleh para pedagang dan spekulan tersebut.
·      Pemanduan untuk Pasar
Fadel pandai mencari peluang hingga Gorontalo berhasil mengekspor hasil pertanian ke luar negeri, seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong, India, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Fadel juga membangun International Maize Information Center sebagai sara belajar budidaya jagung bagi masyarakat lokal maupun luar negeri. Selain itu, ia juga ingin mengubah Gorontalo menjadi pusat produksi padi hibrida di dalam negeri, dengan kontribusi Gorontalo 200.000 ton hingga 2 juta ton cadangan beras nasional. Ia mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan sehingga dapat mengadopsi teknologi hibrid dan memperbaiki infrastruktur, khususnya sistem irigasi.
Dengan konsepnya tersebut, Fadel terpilih lagi menjadi gubernur untuk kedua kalinya dengan perolehan 81% suara. Ini membuktikan bahwa dia mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Dengan kebijakan yang dia terapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dan businessman kecil - kecilan. Kebijakan yang Fadel terapkan terfokus pada pengembangan SDM, pengembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

A.   Saya Bukan Laki – Laki Biasa
Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo adalah contoh pemimpin yang menerapkan pemerintahan berwawasan wirausaha yang berhasil mengubah daerah miskin menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat. Selain seorang industrialis, kini Fadel dikenal sebagai petani sukses yang mampu meningkatkan produksi jagung dan sektor perikanan di provinsi gorontalo.
Namun masih ada masalah yang dihadapi pemerintah daerah, yaitu mengenai masalah otonomi daerah. Kemudian pemerintah pusat tidak memiliki pengembangan yang sesuai di provinsi dengan kekuatan politik. Dalam banyak sektor, seperti pertanian dan telekomunikasi, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan. Fadel berharap pemerintah pusat mengizinkan untuk menggunakan pelabuhan dalam mendukung ekspor yang mampu meningkatkan produksi jagung. Selain itu banyak sekali kritik - kritik yang dilontarkan kepada Fadel Muhammad termasuk dari presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Walau begitu, ia tetap optimis dalam  menjalankan kebijakannya dan selalu mendukung pemerintahan yang dijalankan presiden.
Hasil usaha Fadel sangatlah mengesankan. Selama enam tahun terakhir, ia telah meningkatkan anggaran Gorontalo dari Rp 407 miliar dan omset sebesar Rp 300 miliar hingga anggaran sebesar Rp 407 miliar dan omset dari Rp 3.2 triliun. Keberhasilannya ini patut diacungi jempol. Menurutnya, dengan berada dalam masa kritis karena populasi besar seperti sekarang ini, sedangkan jumlah anggaran terbatas, satu-satunya cara untuk mengatasi masalah yang ada adalah dengan memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Fadel menyarankan sistem tersebut agar diterapkan di Indonesia yang notabene masyarakatnya sangat padat namun anggaran yang dimiliki hanya sedikit. Indonesia masih sangat peka terhadap balkanisasi dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.


Evaluasi Ekonomi Proyek Perluasan Terminal Tirtonadi Surakarta

1.       Terminal Tirtonadi merupakan salah satu urat nadi dalam proses ekonomi, maka diperlukan keterkaitan antara perubahan tata guna lahan dan pola pergerakan manusia dan barang, sehingga dapat tercapai pelayanan yang diharapkan.
2.       Proyek perluasan terminal Tirtonadi Surakarta diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan retribusi daerah.
3.       Kegiatan proyek dianalisa berdasarkan produktifitas suatu proyek untuk kesejahteraan masyarakat atau perekonomian secara keseluruhan.
4.       Discount rate yang ditetapkan sebesar 12% yaitu sebesar tingkat suku bunga pada investasi pemerintah, yang dihitung berdasarkan nilai suku bunga pinjaman daerah pada bank dunia 8% ditambah dengan suku bunga yang diambil Bank Indonesia sebagai komisinya 50% yaitu sebesar 4%, sehingga tingkat bunga yang dipakai yaitu12%.
5.       Harga yang dipakai adalah shadow price, yang mana menggambarkan nilai sosial dan nilai ekonomi yang sesungguhnya bagi unsur unsur biaya maupun hasil.
6.       Biaya investasi yang diperlukan dalam proyek Perluasan Terminal Tirtonadi ini terdiri dari nilai bangunan terminal, biaya pembebasan lahan, belanja bahan baku, biaya perluasan.
7.       Estimasi pendapatan didapat dari retribusi bus, retribusi mobil dan taxi, retribusi kios, dan retribusi asongan.
8.       Estimasi pendapatan tahun pertama setelah proyek selesai (Xt)  Rp 5.536.070.550,00. Sedangkan pendapatan sebelum proyek selesai (Xt-1) yaitu sebesar Rp 3.337.907.067,50. Maka laju pertumbuhan pendapatan retribusi terminal sebesar 65,85%.
9.       Manfaat sosial yang dapat diperoleh selama berlangsungnya proyek maupun setelah proyek ini selesai adalah:
-        Menyerap tenaga kerja pada saat pembangunan proyek dikerjakan, sehingga secara tidak langsung dapat membuka lapangan pekerjaan.
-        Membuka lapangan pekerjaan baru, yaitu untuk mengisi formasi tenaga yang dibutuhkan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Terminal Tirtonadi Surakarta. Selain itu, memberi kesempatan pada masyarakat luas untuk mencari nafkah (berdagang, menjadi pengasong dll) di Terminal. 
-        Memberikan fasilitas publik berupa terminal yang memadai aman serta nyaman bagi masyarakat.

10.   Terminal Tirtonadi memerlukan suatu taman dan penambahan pepohonan, sehingga dapat mengurangi pencemaran udara dan tingkat kebisingan, sehingga tetap memelihara kelestarian lingkungan.



Oleh : Aulia Finti Alda

Analisis Ekonomi Sosial Evaluasi Pembangunan Perumahan Grand Renon Prime Residence

1.        Perumahan Grand Renon Prime Residence berada dilokasi strategis pusat kota Denpasar, sekitar 10 menit dari berbagai Pusat Perbelanjaan, 5 menit dari lapangan Puputan Renon, 5 menit dari kantor Pemerintahan, 15 menit dari kawasan rekreasi Pantai Sanur dan 30 menit menuju Bandar Udara Internasional Ngurah Rai.
2.       Dengan jumlah rumah 67 unit di atas tanah seluas 2 Ha diharapkan mampu memenuhi permintaan hunian seiring laju pertumbuhan penduduk di Denpasar yang meningkat setiap tahunnya.
3.       Kegiatan proyek akan diidentifikasi dampaknya meliputi kemungkinan terjadi banjir, tingkat kebisingan, dan kondisi transportasi disekitarnya.
4.      Analisis diambil tingkat suku bunga dengan komposisi 80% dari suku bunga deposito 6,25% dan 20% dari nilai rata - rata suku bunga kredit tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebesar 13,875%, sehingga diperoleh suku bunga 7,775% per tahun dibulatkan menjadi 8,00% per tahun.
5.       Untuk menjaga kondisi lingkungan, dikenakan iuran Rp. 2500,-/m2 bangunan rumah yang digunakan untuk biaya keamanan, perawatan kolam renang umum, perawatan taman dan kebun, biaya sampah, biaya kebersihan jalan dan lingkungan baik di dalam maupun sekitar lingkungan perumahan.
6.      Pembangunan perumahan di kawasan perkotaan perlu mempertimbangkan luas area hijau yang wajib diperhatikan, permasalahan lingkungan, serta tingkat kriminalitas yang menyebabkan desain rumah yang implementatif dengan kondisi seperti itu.
7.       Pada tahap pra konstruksi, dampak sosial ekonomi adalah kegiatan pembebasan lahan yang rumit karena lokasi strategis tengah kota, pembersihan lahan, mobilisasi peralatan dan tenaga kerja, serta pembangunan prasarana.
8.      Pada kegiatan kontruksi, dampak sosial ekonomi adalah pada pembangunan yang menyebabkan kebisingan dan polusi bagi lingkungan sekitar yang notabene merupakan kawasan aktivitas manusia yang padat.
9.      Pada pasca kontruksi, aksesibilitas daerah tersebut agak semakin padat karena adanya keluar – masuk kendaraan di main entrance perumahan pada waktu – waktu tertentu.
10.    Penanganan dampak sosial ekonomi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
·         Dengan pendekatan pada pemilik lahan dan inventarisasi luas lahan, status kepemilikan lahan, dan harga lahan.
·         Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebutuhan akan rumah di Denpasar yang lokasinya terjangkau, dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian di daerah pinggiran.
·         Membuka kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar lokasi untuk menjadi tenaga kerja non skill pada pengembang.
·         Melakukan ganti rugi yang pantas kepada masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan, seperti pekarangan yang rusak akibat truk pengangkut maupun adanya bahan material yang berserakan disekitar rumah.

·         Menjalin interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar lokasi dalam rangka mencegah kecemburuan sosial.